Banjir Jadi Prioritas! Ngatiyana Minta PPM Cimahi Utara Jalan Rapi dan Bebas Tumpang Tindih
Dalam pertemuan itu, Ngatiyana memaparkan bahwa PPM 2026 sudah dirancang agar prosesnya cepat, efektif, dan minim celah pelanggaran.
“Yang penting pelaksanaan rapi, tertib administrasi, dan tidak ada yang dilanggar,” ujarnya.
Program Pemberdayaan Masyarakat ini masuk dalam 16 program strategis daerah tahun 2026. Menariknya, semua program tersebut akan dikawal langsung oleh Kejaksaan Negeri Cimahi agar berjalan bersih dan akuntabel.
Yang jadi sorotan, Ngatiyana menempatkan penanganan banjir sebagai prioritas nomor satu.
“Bereskan dulu banjir. Jangan sampai tiap tahun kejadiannya sama. Kalau banjir sudah beres, baru kita lanjut ke pembangunan lain,” katanya.
Ngatiyana juga mengingatkan agar PPM tidak tumpang tindih dengan proyek reguler, terutama di sektor drainase. Menurutnya, kalau tidak disinkronkan, warga yang bingung dan pengawasannya jadi sulit.
"Ia menekankan, pembangunan reguler dan PPM harus berjalan beriringan tanpa saling tabrakan. Koordinasi antar dinas dan kecamatan jadi kunci agar pekerjaan tidak dobel dan anggaran tidak mubazir.
Sinergi jadi kata kunci yang terus ia ulang Pemerintah daerah, kecamatan, hingga aparat penegak hukum diminta kompak mengawal program agar hasilnya nyata dirasakan masyarakat.
Wali Kota berharap, dengan pengawasan ketat dan kerja sama yang solid, Cimahi Utara bisa jadi contoh pelaksanaan pembangunan yang tertib dan transparan.
“Kalau semua pihak kompak, program ini pasti berhasil, Masyarakat juga bisa merasakan manfaatnya langsung,” tutup Ngatiyana. (**)
Posting Komentar